Kemajemukan bangsa Indonesia yang selama ini terpelihara telah membuat bangsa ini menjadi sangat unik. Dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, bangsa ini terikat dalam satu kesatuan, yakni Indonesia. Tapi, sampai kini, masyarakat terlihat masih memandang semboyan tersebut hanya sebatas hiasan di dinding saja, belum sampai memasuki ranah hati nurani dan kesadaran yang paling mendalam. Hal ini, tentu sangat merugikan bangsa yang sedang menjalankan demokrasi ke arah yang lebih maju.
Bangsa ini satu sama lain masih terbiasa mengusung kepentingan kelompok, agama dan individu. Selain itu, kepentingan (cengkraman) luar negeri juga ikut memberikan tekanan-tekanan cukup kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Kondisi ini, tentu dapat menambah beban permasalahan untuk menyelesaikan pekerjaan berat dalam sebuah demokrasi.
Ironisnya, bangsa ini selalu “kecolongan”, terlebih jika dihadapkan pada masalah kepentingan internasional. Kapitalisme dan neo-liberalisme –yang merupakan produk internasional– mampu melebarkan sayapnya melalui konsep pasar bebas yang mengandung dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pasar bebas mampu memberikan kemudahan bagi negara-negara anggotanya dalam pergaulan internasional. Namun, dampak negatifnya sewaktu-waktu dapat mencengkeram kehidupan bangsa Indonesia.
Khususnya dalam bidang keberagamaan, meski mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, bahkan nomor satu di dunia, tapi kualitas SDM-nya masih perlu dipertanyakan. Hal ini, memiliki ekses terhadap “daya tawar” kekuatan Islam dapat dikatakan masih lemah, sehingga perkembangan kemajuan Islam di Indonesia sangat kurang.
Namun, sebagian kalangan menilai bahwa Islam di Indonesia memiliki daya tawar cukup tinggi di kancah internasional, sehingga diharapkan mampu menjadi cermin bagi negara-negara berpenduduk muslim. Bagimana kondisi itu akan terjadi?
Diskursus keberagamaan Islam di Indonesia, akhir-akhir ini sering dikaitkan dengan persoalan seperti terorisme, keterbelakangan, kemiskinan dan sebagainya yang tidak sedikit dialamatkan kepada Islam dan umatnya. Hal itu, muncul karena sebagian besar kalangan belum (atau tidak?) memahami Islam secara utuh sampai merfleksikaannya dalam kehidupan di masyarakat.
Pandangan para Ilmuwan
Seorang ulama terkemuka, Yusuf Qardhawi (Mesir-Qatar) pernah memberi saran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Indonesia dapat memimpin dunia, khususnya dunia Islam. Relevankah (pantaskah) kesempatan besar itu diberikan di atas puncak mahkota negara yang dalam kondisi bangsanya masih dihimpit berbagai hambatan dan persoalan?.
Kehidupan umat Islam di Indonesia mungkin banyak memiliki persamaan dan perbedaannya dengan yang dialami oleh negara-negara lain khususnya di dunia Islam, baik dengan negara-negara tetangga Melayu maupun di Timur Tengah. Namun, apakah tidak berlebihan bila dikatakan (umat) Islam di Indonesia cukup kuat keagamaannya? Terlepas dari jawaban ya dan tidaknya, jika diperhatikan persoalan yang perlu dikaji adalah mengenai dukungan agama terhadap negara atau sebaliknya, sehingga keduanya dapat “menggelayut” saling melengkapi dan cukup signifikan. Seharusnya itulah yang perlu dijadikan titik tolak (starting point) dalam memandang (umat) Islam di Indonesia agar menjadi sumbangan yang lebih besar bagi negara khusunya serta umumnya bagi umat manusia sejagat (rahmatan lilalamin).
Kenyataan itu menjadi berbalik, ketika agama dijadikan tolak ukur dalam suatu politik di parlemen melalui parpol, sehingga negara “kebanjian” para konstestan dari kalangan kiayi yang ikut mencalonkan diri menjadi presiden. Begitu sebaliknya, ketika negara lemah menghadapi badai krisis, agama ikut dijadikan “kambing hitam” penyebabnya, sehingga kepercayaan dunia internasional terhadap Islam di Indonesia menjadi “membuyar”. Pada akhirnya, banyak keraguan muncul tentang kemampuan moralitas agama untuk dikedepankan dalam memimpin negara yang carut marut.
Dalam kondisi itu, pemulihan bangsa menuju arah yang lebih baik (baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur) tidak semudah membalikan telapak tangan. Bangsa ini tidak harus mengambil langkah-langkah yang serba instant, karena itu perlu pikiran lebih matang, bukan retorika belaka dan inisiatif yang mendadak.
Di samping persamaan dengan negara-negara berpenduduk Islam lain di belahan dunia, perbedaan kondisi (umat) Islam di Indonesia menyebabkan keduanya mempunyai “daya tawar” berbeda pula. Masyarakat yang dikenal “lugu” itu tinggal menunggu waktu yang tepat sambil menjalani proses keberlangsungan hidupnya dalam kemajemukan bangsa. Jika para pemimpin bangsa ini mau berpikir seperti itu –dan seharusnya begitu, maka kearifan yang dimiliki bangsa ini lebih kaya karena mungkin tidak dimiliki bangsa mana pun, kecuali (umat Islam) di Indonesia.
Apa yang telah kita lihat ketika Perdana Menteri Inggris Tony Blair sengaja datang ke Indonesia dan menyatakan keinginannya untuk belajar Islam merupakan hal yang perlu dicatat bahwa Islam di Indonesia masih diperhitungkan keberadaannya. Di samping kekuatan sumber-sumber lain yang terkandung di negara ini, mungkin bukan hanya kebanyakan jumlah penganutnya, tapi seberapa besar kekuatan “taring” Islam-Indonesia?, apakah (umat) Islam-Indonesia mampu menghadapi kekuatan negara-negara Barat yang telah memiliki “taring” kapitalisme, neo-liberalisme, sekularisme, atau (umat) Islam-Indonesia rela dirinya terus-menerus “layu” (infantil) tidak berdaya untuk bangkit melawan kekuatan hegemoni asing itu.
Pada tahun-tahun belakang, Fazlur Rahman menilai Islam di Indonesia bersifat “lugu”, karena tidak berbenturan langsung dengan kawasan yang rawan konflik atau dekat dengan pusat-pusat kajian yang lebih maju di dunia, karena itu Islam di Indonesia cepat tumbuh dan cepat merosot.
Benarkah demikian? Amin Rais (1995) menanggapi hal itu bahwa Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang karena sifanya yang dapat berbaur dengan budaya lokal yang telah lama ada. Amin (Rais –mantan ketua MPR), menyatakan Rahman kurang sering berkunjung ke Indonesia, karena itu kurang tepat analisis Rahman dalam menilai Islam-Indonesia, faktornya yakni data-data yang dipegang Rahman tidak begitu banyak.
Sementara itu, tokoh lain seperti Yusuf Qardhawi memandang bahwa Indonesia sudah pantas tampil di barisan paling depan untuk memimpin dunia, khususnya dunia Islam. Entah bagaimana formatnya, apakah pandangan Qardhawi tidak jauh dengan Rahman tadi, atau masih melihat dari kuantitas pemeluknya? Penilaian Qardhawi memang patut dihargai dan masuk akal, karena untuk mengetahui perkembangan Islam di Indonesia, akses teknologi sudah sangat canggih sehingga data dapat terkumpul dengan cepat.
Tapi, jika dikatakan yang lebih sering datang, bahkan bermukim lama di Indonesia, jauh sebelum keduanya melakukan kunjungan ke Indonesia, seorang ilmuan asal Belanda C. Snouck Hurgronje beberapa abad lalu mempunyai penilaian yang tak kalah dari Qardhawi dan Rahman. Hurgronje, yang berasal dari kalangan Kristiani –bahkan ada yang menyebutnya sudah memeluk Islam memandang, bahwa Islam di Indonesia tidak bisa dilihat hanya dengan sepintas, tapi butuh waktu yang cukup, kejelian dan mengamati dengan tajam. Bila dilihat secara kasat mata, perkembangan Islam di tanah air memang tidak kentara, padahal jelas sangat pesat.
Mirip dengan yang diutarakan ilmuan-ilmuan Indonesia, termasuk Amin Rais, bahwa Islam berkembang di Indonesia melalui pesantren-pesantren, pengajian di Mushalla, madrasah, lewat budaya lokal yang secara bertahap tapi sangat signifikan. Pandangan itu meyakini, faktor itu yang menjadikan Islam di Indonesia mengurat-akar cukup kuat.
Indikasi itu dapat dilihat dari salah satu penyebab ajaran Islam sangat mudah diterima di Indonesia, di antaranya melalui pendekatan budaya (akulturasi). Dapat dipahami jika kemudian cara itu sangat ampuh ketimbang cara-cara bangsa kolonial, seperti Portugis atau Belanda yang masuk lewat jalur kekuasaan politik seperti mengadu-domba, hegemoni perdagangan ekonomi yang memaksa para pedagang pribumi untuk menjual hasil tanamannya dengan harga murah dan mengupah para pekerja dengan gaji yang amat sedikit, kondisi “trias politik”-nya bangsa penjajah ini sering dikenal gold, gospel dan glory yang menyengsarakan rakyat masa lalu, bahkan sisanya mungkin masih diwarisi generasi rakyat Indonesia sekarang.
Dengan proses pendekatan budaya, para tokoh-tokoh Islam kalangan Nahdhatul Ulama (NU) melakukan dakwah agama melalui ritual-ritual keagamaan yang dinilai sebagian kalangan masih berbau ajaran-ajaran di luar Islam, maka tak heran jika kemudian kalangan Islam lainnya banyak menyebutnya sebagai penyakit taklid bid’ah dan churafat (TBC). Meski TBC banyak diminati sebagian pihak, kenyataannya kalangan seperti Muhammadiyah semula banyak mengajukan kritikan terhadap anggapan TBC itu, tapi kemudian banting setir melakukan dakwah kultural.
Dalam suatu kesempatan seorang Budayawan, Cak Nun (Emha Ainun Najib) menyatakan “biar lauk pauknya dari unsur lain, tapi nasinya tetap dari kita”. Secara sederhana perkataan Cak Nun dapat “dipelintir” sehingga mempunyai arti, bahwa kita tidak dapat meninggalkan kebutuhan sebagai citra khas dan sifat budaya lokal serta sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok kita sehari-hari, tanpa perlu bersifat fanatik terhadap kebutuhan orang lain. Sekedar mengenal budayanya kita perlu mengetahui agar mengerti apa yang dunia luar butuhkan.
“Harta Karun”
Dengan keanekaragaman budaya, etnis, agama dan suku, telah menjadikan bangsa ini memiliki “harta kekayaan” yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain termasuk dari negara-negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bangsa ini menjaga “kekayaan” itu, karena boleh jadi kemajuan Islam di Indonesia terletak dari keanekaragaman itu. Melalui moralitas bangsanya yang luhur, negara ini akan bangkit dari keterpurukan. Dan dengan sendirinya kehormatan martabat bangsa Indonesia akan terangkat di atas bangsa-bangsa yang selalu membuat “kekacauan di dunia”.
Orang-orang Barat mungkin tidak melihat akan bahaya kemajuan dari negara ini dari teknologi mutakhir (seperti nuklir Iran yang dipermasalahkan Amerika Serikat dan sekutunya), karena mereka sudah mempunyai kebudayaan itu. Teringat pernyataan seorang tokoh ilmuan asal Inggris Watt Montghomeri, bahwa penyebab Eropa tidak begitu besar Islamnya, karena ketika umat Islam Afrika hendak memberikan peradabaan tinggi pada mereka, Eropa sudah mempunyai peradaban tinggi, sehingga tidak begitu tertarik dengan kebudayaan yang ditawarkan Islam.
Pandangan Montghomeri jika dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang, bukannya tempo lalu –tidak selalu relevan untuk masa sekarang?, karena pada masa mendatang niscaya orang-orang Eropa masih akan mencari Indonesia yang kaya budayanya melalui Islam universal yang sudah lama membaur dengan kultur Indonesia.
Mungkin hal ini yang menyebabkan kedatangan Tony Blair ke Indonesia tempo lalu maupun para delegasi negara-negara asing dalam rangka mengadakan hubungan antar negara melalui dialog keagamaan, karena faktor Indonesia yang masih memiliki keaneka-ragaman budaya cukup besar dan kuat.
Seberapa jauh perkembangan relasi-relasi itu dengan agama di Indonesia, bukan hanya dilihat dari sisi faktor ekonomi, karena jelas meski sumber daya alam (SDA) di Indonesia melimpah ruah, utang Indonesia masih banyak tersisa di lemabaga-lembaga donor internasional, seperti IMF, Bank Dunia (WB), CGI dan sebangsanya yang tidak lain adalah instumen-instumen kekuatan mereka untuk menjerat bangsa-bangsa di dunia ketiga masuk ke dalam jurang kemiskinan dan jauh terbelakang, sementara mereka angkuh dengan kekuasaannya di dunia.
Jika negara ini hanya melulu melihat faktor ekonomi satu-satunya kekuatan dalam membangun kemajuan bangsa, kita lihat catatan sejarah memberikan pelajaran bahwa ketika negara-negara Islam pada zaman khalifah-khalifah yang terlena dengan kekuatan ekonomi, kekuasaan dan kemegahan, kemajuan itu tidak lama mengalami keruntuhan. Umat Islam sekarang banyak mengharap kejayaan Islam itu kembali, tapi harus dilihat pula pelajaran faktor di balik kemunduran zaman dinasti-dinasti tersebut.
“Ruh Islam” sebenarnya terletak pada semangat ajaran moralitas agama yang direfleksikan dengan kearifan lokal ke dalam suatu bangsa yang majemuk. Saat ini memang belum sepenuhnya dipihak para penguasa, padahal itu pula yang dinamakan Islam rahmatan lil alamin.
Kuantitas atau Kualitas?
Benar, jika dikatakan kasus-kasus demontrasi dewasa ini lebih bermuatan ideologi yang mengedepankan moral dari pada sekedar kebutuhan perut semata, tapi bila ditopang dengan kekuatan-kekuatan sumber daya manusia berkualitas, yang mampu menggerakan Islam universal serta masuk dalam budaya-budaya lokal, akan menjadi kearifan yang tidak bisa dibendung kekuatan-kekuatan lain, sekalipun dari hegemoni Barat.
Islam tidak terbukti bukan digerakan oleh kuantitas, tapi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan dibubuhi muatan-muatan moral agamanya yang luhur. Umat Islam perlu diberikan keleluasaan dalam mengembangkan dan memajukan bangsa dan agamanya agar mereka tidak hanya ikut andil dalam menerima subsidi-subsidi yang hanya cukup untuk beberapa saat saja, sehingga larut dalam budaya konsumtif dan terlena dalam dunia yang terpinggirkan. Wallahualam [Najmudin]
